INSTRUMEN DAN INSTITUSI INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAM

 Pengantar

HAM dipercaya sebagai memiliki nilai universal, yang berarti tidak mengenal batas dan ruang waktu. Nilai universal HAM tersebut dikukuhkan dalam instrumen internasional yang juga memuat institusi (lembaga) internasional sebagai lembaga pengawas dan penegakan HAM

Perjanjian internasional sebagai instrumen internasional, pada Statuta International Court of Justice (ICJ) Pasal 38 (1) secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian (konvensi) internasional yang menetapkan norma hukum yang diakui oleh negara pihak yang terlibat, merupakan sumber utama dalam hukum internasional HAM. Selain itu, instrumen internasional tentang HAM dapat berbentuk kebiasaan internasional, prinsip umum hukum yang diakui bangsa beradab (ius cogens), dan keputusan yudisial serta ajaran para ahli hukum.

Perkembangan instrumen internasional tentang HAM, mengalami kemajuan yang pesat di bawah PBB, baik berupa perjanjian internasional dalam bentuk konvensi, kovenan, statuta serta standar internasional lainnya. Selain itu, terdapat deklarasi, proklamasi, kode etik, aturan bertindak, prinsip-prinsip dasar dan rekomendasi.

The Bill of Human Rights International adalah instrumen umum HAM yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan 2 kovenan internasional, yakni Kovenan tentang hak sipol, dan Konvenan tentang hak ekosob.

The Bill of Human Rights International sebagai instrumen umum HAM ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Selain itu, terdapat instrumen HAM yang ditetapkan oleh lembaga atau badan PBB lainnya seperti UNESCO, dan ILO. Badan atau Lembaga PBB tersebut menetapkan instrumen khusus, baik dalam bentuk konvensi maupun pernyataan atau resolusi serta rekomendasi guna melindungi dan pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa instrumen khusus yang perlu mendapat perhatian, antara lain: hak menentukan nasib senidiri, pencegahan diskriminasi, hak hak perempuan, hak hak anak, dan larangan penyiksaan.

Prosedur dan lembaga pengawasan HAM berdasarkan instrumen internasional dapat dibedakan pada yang berdasarkan Perjanjian Internasional, dan yang berdasarkan wewenang dari Piagam PBB. Setidaknya terdapat tujuh mekanisme pengawasan dan lembaga pengawasan yang disebut Komite. Ketujuh perjanjian yang membentuk Komite tersebut adalah; Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob, Kovenan Hak Sipol, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.Konvensi Tentang Hak-hak Anak, dan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Semua Buruh dan Anggota Keluarganya.

Prosedur berdasarkan Piagam PBB dikembangkan dengan resolusi ECOSOC yang menentukan prosedur umum sesuai Resolusi 1235, yang terdiri prosedur pengawasan yang ditujukan kepada negara, dan yang ditujukan secara tematis. Sedangkan Resolusi 1503, mengatur prosedur khusus atau rahasia (konfidensial). Selain itu, terhadap kejahatan HAM berat, PBB mengadopsi Statuta Roma Mengenai Pengadilan Pidana Internasional (Rome Statute of the Criminal Court), di mana pelakunya dapat diadili oleh Pengadilan Pidana Internasional berdasarkan yuridiksi (kewenangan) yang ditentukannya.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional tentang HAM. Ratifikasi dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang (UU) dan Keputusan Presiden (Keppres). Sampai tahun 2006 terdapat 6 instrumen internasional HAM yang telah diratifikasi, dan 17 instrumen ILO yang berkaitan dengan hak hak perburuhan. 

A. Pendahuluan

Abad XX ditandai dengan usaha untuk mengkonversikan hak hak individu yang sifatnya kodrati menjadi hak hukum. Usai Perang Dunia II, hukum hak asasi internasional berkembang dengan cara yang mantap dan jelas. Adanya kekejaman Nazi terhadap rakyatnya sendiri menjadikan komitmen internasional melalui organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menciptakan aturan (orde) internasional yang adil dan mantap di bawah naungan PBB.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai universal, yang berarti tidak mengenal batas dan ruang waktu. Nilai universal HAM tersebut dikukuhkan dalam instrumen internasional, yang juga memuat institusi (lembaga) internasional sebagai lembaga pengawas dan penegakan HAM.

B. Instrumen HAM sebagai Hukum Internasional

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan peraturan dan ketentuan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar hukum terkenal di masa lalu, terbatas pada negara sebagai subyek hukum. Namun dengan perkembangan pesat abad XX, terutama meningkatnya hubungan kerjasama dan ketergantungan antar negara, menjamurnya organisasi internasional, menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya, hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antara negara, tetapi juga subyek-subyek hukum lainnya seperti organisasi internasional, kelompok kelompok supranasional, dan gerakan pembebasan nasional.

Hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara. Dengan demikian, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban para subyek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal tertentu.[i]

Hukum internasional saat ini bukan saja mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan, tetapi juga menyangkut masalah politik, dekolonisasi, ekonomi, teknologi, masalah lingkungan, dan HAM demi tercapainya kesejahteraan dan keserasian dan kehidupan antarbangsa.

Adapun sumber materiil hukum dari hukum internasional menurut JG Starke, didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Bahan-bahan hukum tersebut dikategorikan ke dalam 5 bentuk, yaitu kebiasaan, tarktat atau perjanjian, keputusan pengadilan atau badan arbitrase, karya atau ajaran hukum, serta keputusan atau ketetapan lembaga internasional.[ii]

Pasal 38 (1) Statuta  Mahkamah Internasional tidak memasukkan keputusan keputusan badan arbitrase internasional karena dalam praktik penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak pada perjanjian.        

Dalam perjanjian internasional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38 (1) Statuta International Court of Justice (ICJ) dinyatakan: “konvensi (perjanjian) internasional, yang bersifat umum dan khusus, yang menetapkan norma hukum yang diakui oleh negara pihak yang terlibat merupakan sumber utama dalam hukum internasional hak asasi manusia”

Pasal 38 (1) ICJ juga menguraikan kebiasaan internasional sebagai praktik umum yang dilakukan, yang dapat diterima dan disebut sebagai hukum, dengan syarat paling tidak memenuhi 2 unsur, yakni unsur materiil berupa praktik pengulangan tindakan, sehingga bisa dikualifikasikan sebagai kebiasaan, serta unsur psikologis di mana tindakan itu memang sudah seharusnnya dilakukan untuk pemenuhan kewajiban yuridis yang tidak termuat dalam norma tertulis atau disebut opinio iuris sivenenecessitatis.

Prinsip prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, juga dimuat dalam Pasal 38 (1) ICJ, sebagai sumber hukum internasion HAM. Prinsip-prinsip umum hukum ini merupakan prinsip yang bersifat mendasar sehingga harus diadopsi menjadi bagian dari tata hukum, walaupun prinsip ini tidak dimuat dalam peraturan secara eksplisit, misalnya persamaan perempuan dan laki laki. Prinsip umum ini, juga disebut sebagai ius cogens, dimana peraturan-peraturan yang dibuat tidak diperbolehkan menyimpang dari prinsip hukum umum.

Keputusan yudisial dan ajaran para ahli hukum, sebagai sumber hukum internasioanl HAM juga dinyatakan oleh Pasal 38 (1) ICJ. Dalam konteks ini putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ), mempunyai posisi khusus, sebagai putusan yang dapat dijadikan sumber hukum internasional.

Selain keempat sumber hukum tersebut, keputusan-keputusan organisasi internasional juga dapat disebut sebagai sumber hukum internasional yang penting dalam HAM, terutama disebabkan dapat munculnya hak dan kewajiban internasional di bidang HAM. Sebagai contoh, resolusi-resolusi yang diadopsi dan ditetapkan Majelis Umum (General Assembly-GA) , Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council-ECOSOC) atau Komisi Hak hak Asasi Manusia (Commission on Human Rights-CHR) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).[iii]

C. Instrumen Umum HAM

Perkembangan instrumen internasional HAM, megalami kemajuan yang sangat pesat di bawah perjuangan PBB. Intsrumen ini meliputi perjanjian internasional, baik berupa kovenan, konvensi dan statuta, serta standar internasional lainnya. Selain itu, instrumen internasional HAM ini juga tidak terbatas pada deklarasi, proklamasi, kode etik, aturan bertindak (code of conduct), prinsip-prinsip dasar, dan rekomendasi.

Kemajuan yang mengesankan dalam tataran normatif, bisa dilihat dari bertambahnya negara yang menjadi negara pihak, yang mengikatkan diri, meratifikasi perjanjian internasional, sehingga hukum internasional mempunyai kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional (domestik). Dengan demikian, negara yang bersangkutan telah menerima obligasi (kewajiban) masyarakat internasional untuk mempromosikan, menghormati, melindungi dan memenuhi, memfasilitasi dan menyediakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan manusia yang fundamental.

Adapun yang dimaksud dengan instrumen umum HAM terdiri dari DUHAM dan Kovenan Internasional tentang hak ekosob, serta Kovenan Internasional tentang hak sipol. Instrumen umum ini dikenal dengan the Bill of Human Rights International.   

1. Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia. (DUHAM)

Tidak dapat disangkal bahwa PBB mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia. 3 tahun setelah PBB berdiri, Majelis Umum mencanangkan Pernyataan Umum tentang HAM (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948. Dapat dikatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan HAM, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa. Saat sidang umum, 48 negara menyatakan persetujuannya, sementara 8 negara menyatakan abstain atau tidak menolak dan tidak menerima.

Deklarasi tersebut terdiri dari 30 Pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan HAM dan kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Hak-hak yang diuraikan dalam deklarasi tersebut dapat dikatakan sebagai sintesis antara konsepsi liberal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan persaudaraan yang berasal dari revolusi Prancis, dan konsepsi sosialis berupa hak ekonomi, sosial dan budaya secara kolektif. Meskipun bila dilihat rumusan pasal-pasalnya, deklarasi lebih mengakomodasi hak individual, karena hampir semua pasal dimulai dengan kata “setiap orang” berhak atau mempunyai hak.

Pasal 1 dan 2 DUHAM menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. Selanjutnya, kebebasan fundamental hak-hak sipil diatur pada Pasal 3-19, hak hak politik terdapat dalam Pasal 20–21, sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat dalam Pasal 22-28.

Hak asasi serta kebebasan dasar dan fundamental manusia dalam DUHAM, secara garis besar adalah sebagai berikut:

a.      Kebebasan fundamental hak hak sipil,  Pasal 3-19 :

1)      Hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri

2)      Bebas dari perbudakan

3)      Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perbuatan keji lainnya yang tidak berprikemanusiaan dan merendahkan martabat

4)      Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum

5)      Hak yang sama di depan hukum

6)      Hak mendapat bantuan saat hak hak hukumnya tidak dipenuhi

7)       Bebas dari penangkapan, pemenjaraan, atau pembuangan tanpa alas an yang jelas

8)      Hak atas proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak

9)      Hak menikmati perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan

10)  Hak pribadi atas rumah. keluarga dan komunikasi.

11)  Bebas tinggal di manapun di dalam negeri, atau berpindah, bepergian dan kembali ke kampung halaman

12)  Hak mencari suaka di negara lain untuk menghindari pengejaran di negerinya

13)  Hak atas kewarganegaraan

14)  Hak laki laki dan perempuan menikah dan membentuk suatu keluarga

15)  Hak atas harta kekayaan

16)  Hak bebas berpikir, berkesadaran, beragama dan kepercayaan

17)  Bebas memiliki dan menyatakan pendapat.

b.      Hak fundamental berupa hak hak politik, Pasal 20-21:

1)      Hak berserikat, berkumpul yang bertujuan damai, serta hak memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan

2)      Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak terlibat dalam pemerintahan di negaranya

c.       Hak fundamental dalam hak ekonomi, social dan budaya, Pasal 22-28:

1)      Hak atas jaminan sosial, ekonomi serta jaminan hak hak sosial dan budaya

2)      Hak untuk bekerja dengan layak, mendapat penghasilan yang adil, dan memiliki hak bergabung dalam serikat buruh

3)      Hak atas waktu istirahat dan hari libur di antara waktu (jam) kerja

4)      Hak atas standar kehidupan yang memadai

5)      Hak atas pendidikan

6)      Hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan kebudyaan masyarakatnya

7)      Hak atas tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak pada deklarasi ini diakui.

DUHAM dari segi hukum tidak mempunyai daya ikat seperti konvensi atau perjanjian internasional. Hal tersebut sejalan dengan kompromi dalam penyusunan “the bill of human rights”, yang memandatkan kepada sebuah komisi berdasarkan Pasal 68 Piagam PBB, untuk promosi HAM. Saat itu muncul 2 aliran tentang sifat daya ikat keberlakuan aturan tentang HAM, yang nantinya disusun oleh komisi. Amerika Serikat, merupakan pendukung utama aliran hukum yang sifatnya tidak mengikat, dalam bentuk misalnya dirumuskan dalam sebuah deklarasi. Sebaliknya aliran yang didukung negara negara Eropa, cenderung mendukung perumuusan aturan hukum HAM yang sifat kewajibannya mengikat (legally binding). Kompromi yang terjadi adalah disepakatinya dokumen “the bill of rights” akan disusun dalam 3 elemen pokok, yakni deklarasi yang memunculkan DUHAM dan 2 perjanjian internasional (covenan) serta sistem pengawasan internasional. Kedua perjanjian internasional dan sistem pengawasannya tersebut dikenal dengan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya[iv]

Walaupun DUHAM tidak mengikat secara yuridis sebagaimana perjanjian internasional, tetapi ia mempunyai arti penting secara historis dan politik serta yuridis. DUHAM telah menjadi dokumen yang dimanfaatkan dalam forum politik dan yuridis, serta dijadikan referensi pokok dalam penyusunan perjanjian internasional hak-hak asasi di level regional seperti Konvensi Eropa, Konvensi Amerika dan Piagam Eropa. Demikian juga, DUHAM telah menjadi referensi penting dalam perumusan HAM di level konstitusi sebuah negara atau nasional. Bahkan, deklarasi digunakan oleh bangsa-bangsa yang menuntut kemerdekaan, bebas dari praktik penjajahan/kolonial, serta digunakan dalam perjuangan praktik diskriminasi rasial.

Karena perkembangan tersebut, maka DUHAM telah menjadi bagian dari hukum internasional yakni sebagai hukum kebiasaan. Ia mempunyai sifat dokumen yang mengikat secara politis, serta status pengikatannya secara perlahan lahan menjadi tidak ditolak negara-negara anggota PBB, khususnya karena keterlibatan negara-negara dunia ketiga dalam proses perumusannya. DUHAM telah menjadi “common standard of achievement“ atau “un ideal commun of atteindre”. Terutama sejak tahun 1968, dalam Proklamasi Teheran, yang tidak kurang dari 100 negara berbicara dan merumuskannya, yang menegaskan secara aklamasi bahwa DUHAM diposisikan sebagai dokumen “yang memuat pengertian bersama bangsa bangsa di dunia mengenai hak hak yang tidak dapat dicabut dan diganggu gugat dari manusia dan merupakan kewajiban bagi anggota internasional” Perumusan pernyataan tersebut dengan mempertimbangkan penilaian negara-negara terhadap situasi dan kondisi politik, ekonomi dan kebudayaan yang menjadi perhatian selama penyelenggaran konferensi, 22 April–13 Mei 1968.[v]     

2. Perjanjian (Kovenan) Internasional

Rumusan mengenai perjanjian internasional dalam arti yang luas dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut: “perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu”[vi] Dari batasan tersebut, dapat dipahami bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, maka perjanjian tersebut harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Jadi, pertama tama termasuk di dalamnya adalah perjanjian antarnegara, antaranegara dengan organisasi internasional dan di antara organisasi internasional itu sendiri.[vii] Pengertian yang lebih luas tentang perjanjian internasional, beberapa istilah digunakan bagi perjanjian internasional itu sendiri. Dalam hal ini diketemukan istilah seperti treaty, convention, protocol, declaration, agreement, charter, covenant, pact, statue, exchange of notes, modus vivendi, accord, dan sebagainya. Dilihat secara yuridis, semua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama sebagai perjanjian internasioanal .[viii]

Secara fungsional sebagai sumber hukum, maka pengertian perjanjian internasional itu dapat berfungsi sebagai “law making treaties”. Pengertian law making treaties ini adalah bahwa perjanjian internasional tersebut meletakkan ketentuan ketentuan atau kaidah kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.[ix]

Kovenan internasional berkaitan dengan HAM sebagai the bill of rights internasional membutuhkan waktu 18 tahun untuk dapat disahkan dan diadopsi Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Dengan suara bulat negara-negara menyetujui 2 kovenan internasional, yakni kovenan tentang hak sipol, serta kovenan tentang hak ekosob. Sementara untuk protokol opsional kovenan ini, dalam Sidang Majelis Umum PBB, 66 negara menyatakan persetujuannya, hanya 2 negara yang menolak (Nigeria dan Togo). Sedangkan 38 perwakilan negara dari Eropa Timur dan Afro-Asia tidak memberikan suara (abstain) terhadap ketentuan tambahan mengenai hak individu untuk menyampaikan pengaduan (complaint).[x]

Kedua kovenan tersebut, selanjutnya membutuhkan 10 tahun untuk dapat diberlakukan. Kovenan hak ekosob berlaku sejak 3 Januari 1976. Sementara kovenan hak sipol termasuk protokol opsionalnya dimulai 23 Maret 1976. Perkembangan selanjutnya pada 15 Desember 1989, Majelis Umum PBB mengadopsi protokol opsional ke-2 untuk kovenan hak sipol.

Kovenan internasional tentang hak ekosob terdiri dari Mukadimah dan 5 bab dengan 31 Pasal yang memuat jaminan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut, mulai dari hak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan hingga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Sampai Januari 2006, telah 152 negara meratifikasi kovenan ini.[xi]

Kovenan internasional tentang hak sipol terdiri dari Mukadimah dan 6 bab dengann 53 Pasal. Pada ketentuan umumnya dimuat rumusan yang memberikan obligasi (kewajiban) negara berupa: untuk menghormati dan memastikan pemenuhan hak asasi tanpa pembedaan (diskriminasi) berdasarkan apapun, mengupayakan persamaaan hak antara laki laki dan perempuan dalam menikmati jaminan hak sipol, bahwa pengecualian tentang penundaan pemenuhan hak sipol dalam situasi darurat yang mengancam kehidupan dan eksisitensi bangsa, hanya bisa dilakukan dengan memenuhi asas proporsional dan non diskriminasi berdasarkan aturan hukum yang jelas. Konvenan internasional ini telah diratifikasi oleh 155 negara per Januari 2006.[xii]

Adapun protokol opsional kovenan hak sipol pertama, memuat ketentuan kewenangan Komite HAM sebagai lembaga pengawas, dan memeriksa laporan pelaksanaan hak sipol. Sampai dengan Januari 2006 telah diratifikasi oleh 105 negara. Sedangkan protokol opsional ke dua kovenan hak sipol, yang yang memuat larangan atau penghapusan hukum mati, sampai dengan Januari 2006 baru 105 negara yang meratifikasi.[xiii]

D. Instrumen Khusus HAM

Norma “Bill of Rights” internasional adalah instrumen internasional HAM yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Selain itu terdapat instrumen hak asasi manusia yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga atau badan PBB lainnya, seperti Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/UNESCO), dan Organisasi Buruh Internasional (Internasional Labor Organisation/ILO). Badan atau lembaga PBB tersebut menetapkan instrumen khusus baik dalam bentuk perjanjian (konvensi) maupun pernyataan atau resolusi, dan rekomendasi guna melindungi dan pemenuhan HAM.

Beberapa instrumen khusus yang berkaitan dengan masalah yang perlu mendapat perhatian anatara lain; hak menentukan nasib sendiri, pencegahan diskriminasi, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan larangan penyiksaan[xiv]

1. Hak Menentukan Nasib Sendiri

Jaminan tentang hak menentukan nasib sendiri dirumuskan dalam deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara dan bangsa jajahan (declaration on the granting of independence to colonial countries and people) pada 14 Desember 1960 oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi No. 1514, jauh sebelum 2 kovenan internasional mengenai hak sipol serta hak ekosob ditetapkan. Deklarasi ini dikenal juga dengan sebutan deklarasi dekolonisasi.

Hak menentukan nasib sendiri dirumuskan tidak saja mempunyai makna bebas untuk menentukan status politik dalam ketatanegaraan, namun juga bebas untuk mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak semua bangsa untuk bebas mengelola dan memanfaatkan sumber dan kekayaan alam untuk tujuan pemenuhan HAM, yang pada tataran selanjutnya dielaborasi oleh deklarasi tentang kedaulatan permanen atas sumber daya alam (permanent soveerignty over natural resources) pada tahun 1962 melalui resolusi 1803 Majelis Umum PBB.

Dalam perkembangannya, istilah penentuan nasib sendiri diartikan bukan saja tentang hak merdeka berkaitan dengan dekolonisasi sebuah negara, tetapi berkembang menjadi kebebasan kolektif (penduduk) untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan serta implementasinya di dalam kehidupan bernegara.

Instrumen lain yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri adalah konvensi internasional larangan rekrutmen, penggunaan, pembiayaan dan pelatihan tentara bayaran (internasional convention against the recruitment, use, financing and training of mercenairies, entry into force) pada 20 Oktober 2001. Dalam konvensi ini tentara bayaran juga dianggap sebagai kejahatan berat dan semua orang yang terlibat dalam praktik ini harus diproses secara hukum dan diekstradisi.

2. Pencegahan Diskriminasi 

Setidaknya ada 8 instrumen pokok internasional yang diadopsi PBB berkaitan dengan pencegahan diskriminasi, yakni: (1) Konvensi ILO No. 100 (1951), (2) Konvensi ILO No. 111 (1958), (3) Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), (4) Konvensi UNESCO menentang diskriminasi di bidang pendidikan (1960), (5) Deklarasi Tentang Praduga Rasial dan Ras (1963), (6) Protokol Pembentukan Sebuah Komisi dan Konsiliasi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara Negara Pihak berkaitan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan di Bidang Pendidikan (1962), (7) Deklarasi tentang Penghapusan semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (1981), serta (8) Deklarasi dan Program Aksi Durban, yang dihasilkan konferensi dunia menentang rasisme (2001).

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan perhatian amat serius terhadap problem diskriminasi. Konvensi ILO No 100 menentukan tentang pengupahan yang sama untuk laki-laki dan perempuan terhadap pekerjaan yang sejenis. Sementara Konvensi ILO No 111 menentukan tentang penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan antara laki laki dan perempuan. Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO), juga mengadopsi setidaknya 2 instrumen pokok yang memuat larangan  dan pencegahan diskriminasi di bidang pendidikan.

Upaya penghapusan praduga rasial dan diskriminasi mendapat perhatian khusus. Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi (1963) dan konvensi (1965). Kemudian Majelis Umum juga menghasilkan konvensi internasional tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (1975). Sementara larangan praktik diskriminasi terhadap perempuan, mendapatkan perhatian khusus dengan diadopsinya konvensi tentang Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979).

Untuk penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan Agama dan Kepercayaan, Majelis Umum PBB baru mampu memproklamasikan deklarasi tentang hal tersebut pada tahun 1081, yang diterima tanpa pemungutan suara (hal yang sama dilakukan Majelis Umum ketika memproklamasikan Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi Darurat dan Konflik bersenjata pada  1974).

3. Hak-hak Perempuan

Dalam konteks hak-hak perempuan, selain konvensi dan protokol opsional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang telah dikemukakan di atas, terdapat 2 instrumen pokok lain, yakni: Deklarasi Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (1974), serta Deklarasi tentang Penghapusan terhadap Perempuan (1993).

Aturan tentang hak-hak perempuan dapat dikatakan menyebar dalam “payung” klasifikasi lainnya, seperti protokol untuk mencegah, menghapus dan menghukum perdagangan perempuan, terutama perempuan dan anak. Protokol tambahan konvensi menentang kejahatan terorganisir internasional (2000). Terdapat juga sejumlah jaminan hak-hak perempuan, terutama persamaan hak-hak perempuan dan laki laki, misalnya pada konvensi tentang persetujuan perkawinan, usia minimum untuk menikah dan pencatatan perkawinan (1962)

4. Hak-hak Anak

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak –hak Anak (1989), secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Pertama, hak hak yang merupakan hak setiap anak dengan tidak memandang usia, namun dalam konvensi ini dinyatakan dan ditugaskan kembali. Sebagai contoh, jaminan perlindungan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial.

Kedua, HAM secara umum, namun dalam konvensi diberikan penekanan, dan jaminan atas hak perlu diperkuat dan dilaksanakan secara khusus, seperti hak dan persyaratan bagi anak (remaja) yang (hendak) bekerja, atau hak-hak anak dalam konteks perampasan kemerdekaannya (penahanan/pemenjaraan). Ketiga, adalah hak-hak yang khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, hak atas pendidikan dasar dan komunikasi dengan orang tuanya.

Selain itu, konvensi hak-hak anak, juga memuat jaminan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan serta pencegahan kepada anak agar terhindar dari praktik pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara khusus, juga memuat perhatian dan perlindungan yang khusus, seperti terhadap anak cacat, anak dalam status tanpa keluarga dan dalam pengungsian, termasuk anak anak dari kelompok asli dan minoritas. Konvensi ini juga mendorong pemenuhan hak partisipasi anak, seperti mengemukakan pendapat dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik lingkungannya. Saat ini sudah diadopsi 2 protokol opsional dari konvensi, yakni berkaitan dengan perdagangan, prostitusi dan pornografi anak, serta protokol tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik senjata.

Sebelum konvensi hak hak anak diadopsi oleh majelis umum PBB, ILO pada tahun 1973 telah mengadopsi konvensi tentang usia minimum untuk bekerja. Sementara Tahun 1999, ILO menetapkan konvensi No. 182 tentang bentuk bentuk terburuk buruh anak.

5. Larangan Penyiksaan  

Praktik penyiksaan terhadap manusia, telah menjadi perhatian yang serius dari komunitas internasional. Tidak mengherankan maka ketentuan hukum yang berkaitan dengan larangan penyiksaan, terdapat dalam banyak instrumen pokok internasional dan regional.

DUHAM dalam Pasal 5 dan Kovenan Internasional Hak hak Sipil dan Politik pada Pasal 7, dengan tegas mengatur jaminan setiap orang untuk bebas dari segala bentuk praktik dan  kejahatan penyiksaan. Kejahatan ini, jika dilakukan sebagai serangan yang sisitematik dan meluas dikategorikan sebagai kejahatan HAM yang berat, dengan kualifikasi kejahatan kemanusian. Hal tersebut tercantum dalam Statuta Roma tentang Peradilan Pidana Internasional (Rome Statute of the Criminal Court) 1998 dan berlaku 1 Juli 2001.

Pengadopsian Konvensi anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Deagrading Treatment or Punishment) pada tahun 1984, berlaku efektif 26 juni 1987. Sebelum konvensi, tahun 1975 didahului dengan Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan Hukuman yang Kejam. Dengan demikian butuh waktu 9 tahun bagi Majelis Umum PBB untuk dapat mengadopsi Konvensi setelah deklarasi. Ketika diberlakukan, 20 negara telah menyatakan mengikatkan diri pada perjanjian ini dan sekaligus meratifikasinya.

Larangan melakukan penyiksaan juga dinyatakan dalam Konvensi Jenewa yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1949. Para tahanan perang tidak boleh diperlakukan dengan kejam, penyiksaan atau pemotongan bagian-bagian tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk korban konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata dalam sebuah negara.

Secara khusus, terdapat larangan penyiksaan terhadap anak yang termuat dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1989.

Selain itu, telah diadopsi instrumen yang mengatur perlindungan tahanan dan narapidana dari praktik penyiksaan yang dilakukan aparat atau petugas penegak hukum (United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty) tahun 1990. Kiranya perlu dikemukakan pula, bahwa dalam rangka pencegahan terhadap penyiksaan, maka konvensi anti penyiksaan menentukan larangan menyerahkan atau mengembalikan orang ke sebuah negara, jika dipercaya bahwa orang tersebut akan menjadi korban penyiksaan.

E. Prosedur dan Lembaga Pengawas HAM

Prosedur dan lembaga pengawasan pelaksanaan HAM berdasarkan instrumen internasional yang ada, dapat dibedakan berupa prosedur dan lembaga pengawasan yang berdasarkan perjanjian internasional (kovenan, konvensi), serta prosedur serta pengawasan yang melekat wewenangnya dari Piagam PBB. Selain itu, terdapat Pengadilan Pidana Internasional berdasar Statuta Roma 1998.

1. Prosedur dan Lembaga Pengawas berdasarkan Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional berupa kovenan atau konvensi sebagai instrumen internasional HAM memuat mekanisme dan prosedur pengawasan serta membentuk lembaga (institusi) guna menjalankan fungsi pengawasan . Setidaknya terdapat 7 mekanisme pengawasan yang dimandatkan perjanjian internasional tentang HAM. Ketujuh intrumen ini mengatur mekanisme pengawasan terhadap negara negara yang sudah mengikatkan diri atau menerima dengan meratifikasi perjanjian. Selain itu mekanisme juga hanya berlaku jika negara pihak, menerima aturan yang ditetapkan secara fakultatif (menyeluruh) tanpa pelunakan (reservasi). Ketujuh Instrumen yang memuat ketentuan mekanisme dan lembaga pengawasan yang disebut Komite adalah: [xv]

a.      Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob)

Komite hak Ekosob (Committee on Economic, Social and Cultural Rights/ CESCR) mulai menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pada tahun 1986, menggantikan sebuah kelompok kerja (working group) yang dibentuk dewan ekonomi dan sosial (economic and social council/ECOSOC). Dalam menjalankan fungsinya, komite bekerjasama dengan lembaga-lembaga khusus PBB yang lain. Sebagai contoh, dalam memeriksa laporan yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak pangan, komite bekerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organisation/FAO). Di bidang pendidikan, Komite mengambil manfaat dan kerjasama dengan pakar yang bekerja pada Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudyaan PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/UNESCO). Disamping itu, Komite juga mendengarkan pendapat dan masukan dari para ahli lainnya, seperti Pelapor Khusus yang dibentuk untuk mempromosikan perlindungan ekonomi, sosial dan budaya. Juga terhadap Sub Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, serta masukan-masukan dari organisasi organisasi non pemerintah (NGO/LSM) ketika memeriksa laporan yang disampaikan negara pihak.

b.      Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik (Sipol)

Kovenan ini mempunyai suatu komite yang diberi nama Komite HAM (Human Rights Committee), yang beranggotakan 18 orang pakar dalam kapasitas pribadi dan dipilih oleh negara pihak. Tugas komite adalah untuk mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara pihak tentang tindakan yang diambil dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.  Berdasarkan kovenan, prosedur dan mekanisme pengawasan dikelompokan ke dalam 3 cara, yakni: (1) penyampaian laporan dari negara pihak, (2) prosedur pengaduan sebuah negara terhadap negara yang berlaku fakultatif, dan (3) pengaduan yang disampaikan oleh individu secara perorangan. Mekanisme ini berlaku secara fakultatif bergantung sebuah negara menerima atau tidak ketentuan Protokol Opsional yang mengatur tentang komunikasi perorangan (individual)

c.       Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, dibentuk berdasarkan konvensi yang dibuat tahun 1965 dan berlaku 4 Januari 1969, berarti lebih dahulu dibandingkan dua Kovenan Internasional HAM. Dalam perjanjian internasional melawan diskriminasi rasial, dikenal 3 cara pengawasan, yakni; Pertama, kewajiban negara menyampaikan laporan secara periodik tentang upaya-upaya yang dilakukan guna pemenuhan HAM sesuai konvensi, termasuk upaya legislatif, hukum, dan administratif, setiap dua tahun sekali. Kedua, hak penyampaian keluhan dari sebuah negara terhadap negara lain, karena dinilai tidak menjalankan kewajiban memenuhi ketentuan dalam konvensi. Dalam hal ini, keluhan dari negara disampaikan kepada Komite, untuk selanjutnya disampaikan kepada negara yang bersangkutan. Negara yang diadukan, dalam waktu 3 bulan diwajibkan untuk menyampaikan penjelasan dan jawaban atas masalah yang diadukan, termasuk jika ada langkah perbaikan yang telah dilakukan. Ketiga, hak individual untuk (perorangan) untuk menyampaikan pengaduan/keluhan. Mekanisme pengaduan individual ini mulai berlaku 1982. Ketika ada pengaduan yang disampaikan seorang perempuan Turki yang bertempat tinggal di Belanda berkenaan kasus pemutusan kontraknya yang diskriminatif.

d.      Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Pasal 17 Konvensi memandatkan dibentuknya sebuah Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan yang bertugas mengawasi kemajuan implemantasi pemenuhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional.  Komite ini beranggotakan 23 pakar yang dipilih dari usulan negara pihak yang terikat. Pembentukan pertama kali,  selambat lambatnya 6 bulan setelah konvensi dinyatakan berlaku (3 September 1981). Komite dipilih untuk jangka waktu 4 tahun, namun untuk 9 anggota yang dipilih dalam pemilihan anggota pertama kali, hanya dibatasi menjadi anggota untuk jangka waktu 2 tahun, yang nama-namanya dipilih oleh Ketua Komite. Berdasarkan ketentuan Konvensi, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan tidak mempunyai kewenangan untuk menangani pengaduan dari negara terhadap negara lain, juga pengaduan yang disampaikan individual. Dengan demikian, Komite hanya berhak menuntut kewajiban negara pihak untuk memberikan laporan dan mengklarifikasinya, serta mengawasi implementasi perjanjian di negara pihak.

e.       Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.

Konvensi ini membentuk Komite Menentang Penyiksaan, sejak 1 Januari 1991 dapat melaksanakan wewenang memeriksa laporan individu. Wewenang Komite juga mencakup wewenang khusus untuk meminta informasi tambahan jika diperlukan, saat Komite memiliki informasi dugaan telah terjadi penyiksaan sistematis di wilayah Negara Pihak. Jika diperlukan Komite juga dapat menunjuk anggotannya untuk melakukan pemeriksaan secara rahasia. Selanjutnya, hasil pemeriksaan yang mencakup komentar dan rekomendasi disampaikan kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Namun untuk wewenang khusus ini, Negara Pihak saat menandatangani atau meratifikasi konvensi diberi peluang untuk tidak menerima wewenang khusus ini (reservasi), yang diistilahkan dengan skema “option-out” untuk tidak menyetujui wewenang khusus prosedur rahasia. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Komite, termasuk hasil dialog dengan Negara Pihak, disampaikan juga kepada Majelis Umum, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Komite Hak-hak Anak, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

f.        Konvensi Mengenai Hak-hak Anak

Komite Hak-hak Anak, seperti halnya Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, tidak memiliki wewenang memeriksa pengaduan dan penyelidikan khusus. Dalam melakukan wewenangnya memeriksa laporan, komite meminta dukungan dari lembaga lembaga khusus PBB lain seperti UNESCO, UNICEF, ILO, juga dapat meminta kontribusi masukan dari lembaga-lembaga non pemerintah (NGO,LSM). Jika memang diperlukan, Komite dapat menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Umum, untuk meminta Sekretaris Jenderal PBB guna kepentingan Komite, melakukan kajian khusus tertentu tentang masalah hak-hak anak.

g.      Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

Komite Buruh Migran, dibentuk setelah konvensi disetujui oleh 10 Negara Pihak, dan selanjutnya anggota anggota Komite sejumlah 14 Pakar dipilih setelah perjanjian internasional ini disetujui 41 negara. Para pakar yang menjadi anggota Komite harus memiliki persyaratan moral yang baik dan telah diakui memiliki kompetensi dalam bidang yang diatur dalam Konvensi. Walaupun diusulkan oleh Negara Pihak, dalam melakukan fungsinya, anggota Komite bekerja atas dasar kapasitas pribadi bukan kepentingan negara yang mengusulkan. Dalam Konvensi ini Negara Pihak diminta menyampaikan laporan mengenai upaya legislatif, peradilan, administratif dan lainnya kepada Komite setiap 5 tahun sekali dan manakala Komite memintanya, Komite harus memeriksa laporan yang disampaikan oleh setiap Negara Pihak dan menyampaikan komentar yang dianggap perlu pada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak dapat ini menyampaikan kepada Komite pandangan atas komentar yang diberikan oleh Komite. Sementara itu, Komite juga dapat meminta informasi tambahan dari Negara Pihak manakala tengah mempertimbangkan. Selain itu, Komite dapat meminta bantuan kepada ILO dan wajib mempertimbangkan pendapat ILO bila hal-hal yang dibahasnya terkait dengan masalah ruang lingkup kewenangan ILO.

           

2. Prosedur dan Pengawasan Berdasarkan Wewenang dari Piagam PBB     

Selain prosedur dan lembaga pengawasan HAM berdasarkan perjanjian internasional, PBB juga mengembangkan prosedur pengawasan berdasarkan Piagam PBB, khususnya Pasal 55 dan 56 Bab IX tentang Kerjasama Ekonomi dan Sosial Internasional. Pasal 55 antara lain menentukan adanya keperluan untuk membangun kondisi stabilitas dan situasi yang baik yang dibutuhkan bagi perdamaian dan hubungan persahabatan di antara negara-negara berdasarkan penghormatan pada prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Untuk itu PBB mempromosikan; pertama, peningkatan standar hidup umat manusia, dengan menyediakan lapangan kerja dan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial. Kedua, menyediakan beragam solusi bagi masalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan mengadakan kerjasama internasional di bidang tersebut. Ketiga, penghormatan universal untuk pengawasan bagi HAM dan kebebasan fundamental untuk semua umat, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa serta agama. Sementara Pasal 56 Piagam PBB memuat ketentuan kewajiban semua anggota PBB  berperan secara bersama-sama maupun dilakukan mandiri untuk tercapainya tujuan PBB.

Prosedur berdasarkan Piagam PBB, dikembangkan dengan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang menentukan prosedur umum sesuai resolusi 1235. Prosedur umum ini terdiri prosedur pengawasan yang ditujukan kepada negara ,dan yang ditujukan secara tematis. Sedangkan Resolusi 1503, mengatur prosedur khusus atau rahasia (konfidensial). [xvi]

a.      Prosedur Umum

Prosedur ini, dilakukan melalui resolusi dan keputusan badan badan PBB di bidang HAM dengan memberikan mandat kepada lembaga lembaga yang dibentuk seperti kelompok kerja (working group) dan pelapor khusus (special reporter) untuk menjalankan prosedur umum. Mekanisme ini dijalankan, didahului adanya peristiwa kejahatan HAM yang sistematis dan serius di suatu negara. Yang kemudian peristiwa atau negara bersangkutan dimasukan ke dalam agenda pembahasan dalam sidang Majelis Umum dan sidang Komisi HAM. Pada akhirnya, diharapkan dapat terpenuhinya tanggung jawab negara atas peristiwa kejahatan HAM tersebut, melalui tekanan politik dan moril terhadap negara bersangkutan.

Dalam menjalankan mandatnya, lembaga khusus yang dibentuk senantiasa meminta informasi dari organisasi non pemerintah internasional dan nasional yang mempunyai informasi relevan dengan fungsi lembaga khusus tersebut. Laporan yang disusun kemudian, akan memuat kesimpulan dan rekomendasi, yang juga dipergunakan untuk penetapan keputusan politik oleh Majelis Umum dan Komisi  HAM (Comimission on Human Rights). Prosedur yang digunakan adalah bersifat yuridis, dengan sanksi yang muncul berupa publikasi apa yang terjadi.

Sejauh ini prosedur tematis lebih banyak dilakukan, dibandingkan dengan prosedur yang ditujukan kepada negara dalam pelaksanaan prosedur umum ini. Prosedur tematis akan menghilangkan nama negara dalam resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum menyangkut peristiwa kejahatan hak asasi manusia yang berat. Misalnya, resolusi tahun1979 yang menentang praktik penghilangan orang secara paksa . Resolusi ini dikeluarkan dengan tanpa menyebut negara Argentina dimana terjadi peristiwa yang mendapat sorotan tersebut. 

Dalam perkembangan terbaru, Komisi HAM telah diganti dengan dibentuknya Dewan HAM (Human Rights Council) di bawah Majelis Umum PBB. Dewan ini berbeda dengan Komisi HAM yang berada di bawah ECOSOC, sehingga diharapkan upaya perlindungan dan pemenuhan HAM dapat lebih maksimal.

b.      Prosedur Khusus atau Rahasia (Konfidensial)

Resolusi 1503 telah memunculkan harapan baru untuk mengupayakan perlindungan internasional yang lebih efektif terhadap HAM. Dalam resolusi ini diatur kewenangan ECOSOC untuk memeriksa laporan yang tidak saja datang dari korban, tetapi juga yang berasal dari individu (perorangan) dan organisasi non pemerintah.. Laporan yang diterima secara selektif didasarkan kriteria adanya indikasi atau dugaan yang kuat dan dapat dipercaya bahwa telah terjadi kejahatan HAM yang sistematis.

Kelompok Kerja yang beranggotakan 5 orang anggota Sub Komisi dan Komisi HAM, memutuskan untuk melakukan studi mendalam atas laporan yang diterima guna mempersiapkan pembentukan Komite Penyelidik ad hoc, dengan persetujuan kerjasama penuh dari negara yang dituju.

Tiap tahun Komisi membentuk Kelompok Kerja untuk terlebih dahulu memeriksa laporan, termasuk laporan yang memuat komentar pemerintah. Jika laporan berkaitan dengan negara yang tidak menjadi anggota Komisi, maka Komisi biasanya mengundang wakil pemerintah untuk membahas laporan dalam sidang tertutup dan hasilnya tidak boleh dibahas dalam pembicaraan umum. Akan tetapi, dengan tekanan politik suatu masalah yang dibahas dengan prosedur rahasia, dapat berubah pembahasannya melalui prosedur umum. Sebagai contoh pada tahun 1979, Komisi menetapkan sebuah prosedur rahasia terhadap negara Guinea Equatorial, tetapi karena pihak penguasa negara menolak untuk bekerjasama akhirnya digunakan prosedur umum.

3. Pengadilan Pidana Internasional    

Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional, diadopsi oleh Konferensi Diplomatik Duta Besar Berkuasa Penuh pada PBB tahun 1998, dan berlaku mulai 2 Juli 2002. Pengadilan Pidana Internasional berkedudukan di Den Haag Belanda. Kejahatan yang termasuk yurisdiksi atau kewenangan pengadilan terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan, meliputi: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi (Pasal 5). Hukuman pidana yang diancamkan terhadap kejahatan tersebut adalah hukuman penjara paling lama 30 tahun dan penjara seumur hidup, serta hukuman tambahan berupa denda dan pengambilalihan hasil berupa kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan. (Pasal 77).

Berdasarkan Pasal 17 Statuta Roma, Kejahatan yang menjadi yuridiksi Pengadilan Internasional tersebut tidak dapat diterima bila:

a.      Kasusnya sedang diselidiki atauu dituntut oleh suatu negara yang mempunyai yuridiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan

b.      Kasusnya telah diselidiki oleh suatu negara yang mempunyai yuridiksi atas kasus tersebut dan negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan. Kecuali kalau keputusan itu timbul dari keengganan atau ketidakmampuan negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan

c.       Orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan, dan suatu sidang oleh Pengadilan tidak diperkenankan karena nebis in idem

d.      kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Pengadilan Internasional

F. Ratifikasi Indonesia

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina, kesepakatan mengikatkan diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara, yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, approval dan aksesi atau melalui cara lain yang disetujui. Ratifikasi diartikan dengan penerimaan (acceptance) dan pengikutsertaan (accesion) sebagai tindakan internasional dari suatu negara yang menyatakan kesepakatan dirinya untuk terikat pada suatu perjanjian. Meskipun demikian, dilihat dari segi nasional ratifikasi dapat diartikan sebagai tindakan pengesahan atas suatu perjanjian internasional menurut ketentuan hukum nasional yang bersangkutan.[xvii]

Indonesia sebagai negara anggota PBB, yang  menyatakan sebagai negara  berkedaulatan rakyat (demokratis) dan negara hukum. Persoalan HAM perlu mendapat perhatian dan perlindungan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional tentang HAM. Ratifikasi dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang dan Keputusan Presiden. Sampai tahun 2006, terdapat 6 instrumen  internasional tentang HAM yang telah diratifikasi,[xviii] dan 17 instrumen ILO yang berkaitan dengan hak-hak perburuhan.[xix]

Keenam instrumen internasional yang telah diratifikasi adalah sebagai berikut:

1.      UU No 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Internasional Convention on the Elimination of Racial Descimination,1965)

2.      UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,1966)

3.      UU No 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966)

4.      UU No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979)

5.      UU No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,1984)

6.      Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on Rights of the Child, 1989)

---

[i]Boer Manna, Hukum Internasional-Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2001, hal 2

[ii]JG Starke, Introduction to International Law, Butter Worth & Co, London, 1977, hal 429

[iii]Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum- Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta 2006, hal 10

[iv] Ibid, hal 19-20

[v] Ibid, hal 20-21

[vi] Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung,2003, hal 117

[vii] Ibid, hal 111

[viii] Yudha Bhakti Ardhiwisasatra, Hukum Internasional-Bunga Rampai, Alumni, Bandung, hal 108

[ix] J.G.Starke, Op cit, hal 42-43

[x] Adnan Buyung, Op cit, hal 22

[xi] Ibid, hal 23

[xii] Ibid

[xiii] ibid, hal 24

[xiv] Ibid, hal 33-40

[xv] Ibid, hal 43-50

[xvi] Ibid, hal 50-56

[xvii] Yudha, Op cit, hal 110

[xviii] Adnan Buyung, Op cit, hal 43

[xix] Ibid, hal 27-28.