A.
Pendahuluan
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selain itu, Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Kata “sakinah” berarti ketenangan, antonym kegoncangan. Kata
ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman
setelah sebelumnya ada gejolak. Cinta yang bergejolak di dalam hati dan
diliputi oleh ketidakpastian, yyang mengantar pada kecemasan akan membuahkan
sakinah bila dilanjutkan dengan perkawinan. Kata “mawaddah” berarti banyak mencintai.
Jadi mawaddah dapat diartikan sebagai “cinta plus”, yaitu cinta yang tampak
dampaknya pada perlakuan, satu kata dengan perbuatan. Disebutkan kata mawaddah
bukan dengan kata mahabbah, karena cinta bisa pudar, tetapi untuk cinta
plus/cinta sejati (mawaddah) tidak akan pudar. Kata “rahmah” berarti kasih sayang.
Kasih sayang dapat menghasilkan kesabaran, murah hati, ramah, tidak angkuh, dan
tidak pendendam.[1]
Suami-istri harus setia satu sama lain, bantu membantu, dan bersama-sama
mendidik anak[2]
Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang
banyak diperbincangkan. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam
argumentasi baik yang bersifat normative,psikologis, bahkan selalu dikaitkan
dengan ketidakadilan gender. Pada sisi lain, poligami dianggap memiliki
sandaran normative yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternative
untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi.[3]
Beberapa tahun yang lalu, catering dari Rumah Makan WS yang dikontrak untuk
memenuhi kebutuhan logistic pada sebuah acara berada di Solo ditolak
oleh golongan feminis tertentu, lantaran pemilik rumah makan adalah seorang
poligan. Tak lama berselang, seorang tokoh agama, AG, yang mengawini seorang
janda untuk dijadikan istri ke-2 juga sempat menjadi perbincangan.[4]
Di dunia barat, kebanyakan orang benci dan menentang poligami.
Sebagian besar bangsa-bangsa disana menganggap bahwa poligami adalah hasil dari
perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sengai tindakan yang tidak
bermoral. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan hal lain, dan inilah yang
mengherankan. Bahkan, pendeta-pendeta Nasrani yang telah bersumpah tidak akan
kawin selama hidupnya, tidak malu-malu membiasakan juga kebiasaan memelihara
istri-istri gelap dengan “izin sederhana” dari uskup atau kepala-kepala gereja
mereka[5]
Kajian berikut
ini sebisa mungkin akan melihat persoalan poligami lebih jernih dan berupaya
untuk mendudukkan perbedaan yang ada secara lebih proporsional.
B.
Pembahasan
1. Ketentuan dan Pengaturan Poligami di Indonesia
1.1 Perspektif Fikih
Ketentuan
poligami dalam syariat adalah berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa’
ayat 3.
فانكحوا
مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النساء مثنى وثلاث وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَ لا
تَعْدِلُواْ فواحدة
maka kawinilah apa (dengan arti siapa) yang baik di antara wanita-wanita itu bagi
kamu dua, tiga atau empat orang (boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh
lebih dari itu.) kemudian jika kamu tidak
akan dapat berlaku adil (di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah) maka hendaklah seorang saja (yang kamu kawini).[6]
Menurut madzhab
Ahli Sunnah, seorang lelaki tidak boleh menikah dengan lebih dari empat orang
istri dalam satu waktu, meskipun dalam masa iddah seorang istri yang dia talak.
Jika seorang suami ingin menikah dengan perempuan yang kelima, dia harus
menceraikan salah satu dari empat istrinya, dan ia tunggu sampai selesai masa
iddahnya.[7]
Sedangkan
madzhab az-Zhahiriyyah dan al-Imamiyyah berpendapat bahwa seorang laki-laki
boleh menikahi Sembilan orang perempuan, berdasarkan zahir ayat ini,”dua, tiga,
dan empat” maka huruf ‘و’ dalam ayat ini
bertujuan untuk menghimpun, bukan memilih.[8]
Terkadang, ayat
diatas di kaitkan dengan surat yang sama ayat 129 yang berbunyi:
وَلَن
تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النساء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ
كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كالمعلقة
Dan kamu
sekali-kali takkan dapat berlaku adil (artinya bersikap sama tanpa berat sebelah) di antara istri-istrimu (dalam kasih sayang) walaupun kamu amat menginginkan (demikian). Sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung
(kepada wanita yang kamu kasihi itu baik dalam soal giliran maupun dalam soal
pembagian nafkah) hingga kamu tinggalkan (wanita yang tidak kamu cintai)
seperti bergantung (janda tidak bersuami pun bukan).[9]
Ayat ini sering dijadikan alasan bahwa islam tidak merestui poligami karena
izin berpoligami bersyarat dengan berlaku adil, namun di ayat ini dinyatakan
bahwa kamu sekali-kali takkan dapat berlaku adil, maka hasilnya (kata mereka) adalah poligami
tidak mungkin direstui. Namun pendapat ini tidak dapat diterima[10]
karena keadilan yang tidak dapat diwujudkan diatas adalah dalam hal cinta. [11]
1.2 Perspektif Hukum Positif Indonesia
Di Indonesia, masalah poligami
diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun
1975. Bagi pegawai negeri sipil diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.10
tahun 1983 kemudian di susul dengan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam.
Asas yang terkandung
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:
(1)asas sukarela, (2)asas partisipasi keluarga, (3)asas perceraian dipersulit,
(4)asas monogamy (poligami dibatasi dan diperketat), (5)asas kedewasaan
calon mempelai, (6)asas memperbaiki dan meningkatkan derajad kaum wanita,
(7)asas legalitass dan (8)asas selektivitas.[12]
2. Pengertian
Poligami
Terdapat dua
Bentuk perkawinan, dilihat dari segi jumlah suami atau istri, yang pertama monogami. Monogami adalah suatu
bentuk perkawinan/pernikahan dimana
suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si isteri tidak menikah
dengan lelaki lain. Jadi singkatnya monogami merupakan nikah antara seorang
laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan penikahan lain. Yang kedua adalah
poligami. Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi
beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki.
poligami akan kita golongkan menjadi dua jenis : pertama poligini, yaitu Satu
orang laki-laki memiliki banyak isteri.
Yang kedua poliandri, yaitu Satu orang perempuan memiliki banyak suami. [13]
dalam Wikipedia, terdapat satu jenis poligami yang lain yaitu pernikahan kelompok (group marriage) yaitu kombinasi poligini dan poliandri[14]
Secara
etimologi, kata poligami berasal dari Bahasa Yunani, yaitu polus yang
berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Maka, poligami berarti
suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.[15]
Poligini berasal dari kata polus yang berarti banyak dan gune
yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari
seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang
berarti banyak, dan Andros berarti lelaki.[16]
Dalam kamus Cambridge, polygamy is the
fact or custom of being married to more than one person at the same time[17]
(poligami adalah kenyataan ataupun kebiasaan untuk menikahi lebih dari seorang
pada saat yang bersamaan)
Kamus Besar
Bahasa Indonesia merumuskan: Poligami adalah sistem perkawinan yg salah satu
pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yg bersamaan;Poliandri
adalah sistem perkawinan yg membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari
satu orang dalam waktu yg bersamaan; Poligini adalah sistem perkawinan yang
membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu
yg bersamaan.
Jadi, kata yang
tepat bagi seorang lelaki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu
yang bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Meskipun demikian, dalam
perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan
seorang lelaki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.
Yang dimaksud poligini menurut masyarakat umum adalah poligami.[18]
3. Alasan
Poligami
3.1 Perspektif
Fikih
Berkenaan dengan alasan-alasan yang
membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha
setidaknya ada 8 keadaan: (1)Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan
sulit disembuhkan; (2)Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak
dapat melahirkan; (3)Istri sakit ingatan; (4)Istri lanjut usia sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban sebagai istri; (5)Istri memiliki sifat buruk; (6)Istri
minggat dari rumah; (7)Ketika terjadi ‘ledakan’ perempuan, misalnya
karena perang (8)Kebutuhan suami lebih dari satu, dan jika tidak terpenuhi
menimbulkan kemudharatan di dalam
kehidupan dan pekerjaannya.[19]
3.2 Perspektif Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974
Kendati UU.No.1 Tahun 1974 menganut asas monogami[20]
seperti yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 (Pada
asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita
hanya boleh memiliki seorang suami.), namun pada bagian yang lain dinyatakan
bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Dalam
pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang
apabila:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Setidaknya ada 3 alasan
yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Ketentuan pasal 4 huruf C,
diperlukan pemeriksaan dokter ahli penyakit kandungan. Dalam beberapa hal,
tidak dapatnya keterunan adalah kelainan yang didapati suami. Selanyaknya
permohonan untuk menambah istri bagi suami yang seperti ini mestinya ditolak[21]
Pasal 4 ini disebut dengan persyaratan alternative artinya salah satu harus ada
untuk dapat mengajukan poligami.
3.3 Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
Pasal 57
Pengadilan
Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari
seorang apabila :
a. isteri tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak
dapat melahirkan keturunan.
Tampak pada
pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan
beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebgaimana disebut
dalam pasal 4 UU Perkawinan
4. Syarat-Syarat
Poligami
4.1 Perspektif
Fikih
Allah menghalalkan bagi laki-laki
untuk poligami, namun dengan batas tidak lebih dari empat istri. Allah
mewajibkan kepada mereka agar berlaku adil dari sisi memberi pakaian, makanan,
tempat tinggal, dan segala hal yang bersifat materi tanpa adanya pembedaan
antara istri kaya dengan yang miskin. Jika seorang laki-laki khawatir tidak
bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para istri secara
keseluruhan, maka haram baginya berpoligami[22]
Jika disederhanakan, pandangan normative
al-Quran yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih, setidaknya
menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki oleh suami. Pertama,
seorang suami yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup
untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua,
seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil.[23]
4.2
Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Syarat
kebolehan poligami termuat dalam pasal 5 ayat 1, syarat yang dipenuhi bagi
seorang suami yang ingin melakukan poligami adalah:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
c.
adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anak mereka.
Pasal
5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami
yang akan melakukan poligami.
Pada
pasal 5 ayat 2 kembali ditegaskan bahwa Persetujuan yang dimaksud dalam ayat
(1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila
isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat
menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang
perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
4.3 Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
Pada Pasal 55
dinyatakan:
(1) Beristeri
lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
(2) Syarat
utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap
ister-isteri dan anak-anaknya.
(3)
Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami
dilarang beristeri dari seorang
Pasal 58
(1) Selain
syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin
pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal
5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
a. adanya
pesetujuan isteri;
b. adanya
kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak
mereka.
(2) Dengan
tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis
atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan
ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
(3) Persetujuan
dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila
isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat
menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau
isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu
mendapat penilaian Hakim.
Pasal 59
Dalam hal istri
tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih
dari satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55
ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin
setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan
Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding
atau kasasi.
Pasal 59 menggambarkan betapa besarnya wewenang
pengadilan agama dalam memberikan izin, sehingga bagi istri yang tidak mau
memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat
diambil alih oleh pengadilan agama.
5. Prosedur
Poligami
5.1 Perspektif
Fikih
Mengenai prosedur atau tata cara
poligami yang resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti[24].
Namun muncul seruan di zaman sekarang ini yang melarang praktek poligami
kecuali dengan seizin qadhi. Unutuk menegaskan terwujudnya apa yang
disyariatkan oleh syariat untuk membolehkan poligami, yaitu keadilan bagi para
istri, serta kemampuan untuk memberi nafkah karena manusia, terutama orang awam
telah mempergunakan dengan buruk pembolehan poligami yang diizinkan secara
syariat untuk tujuan mulia kemanusiaan[25]
5.2 Perspektif Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974
Poligami tidak
semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas dasar izin dari hakim
(pengadilan)[26] oleh sebab itu pada pasal
3 ayat 2:
“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami
untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.” Dengan ayat ini, jelas UU No.1 tahun 1974 melibatkan Pengadilan
Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan
poligami bagi seseorang, sesuatu yang tidak ada preseden historisnya di dalam
kitab-kitab fikih.
Menyangkut
prosedur pelaksanaannya aturannya dapat dilihat dari Peraturan
Pemeritah No.9 Tahun 1975.
Pasal 40 Peraturan
Pemeritah No.9 Tahun 1975 menyatakan: Apabila seorang suami bermaksud untuk
beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis
kepada pengadilan.
Tugas
pengadilan diatur dalam pasal 41: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
a.
Ada atau tidak
adanya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
b.
Ada atau tidak
adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila
persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan
didepan sidang pengadilan.
c.
Ada atau tidak
adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan
anak-anak, dengan memperlihatkan:
i.Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani
oleh bendahara tempat bekerja; atau
ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
d.
Ada atau tidak
adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak
mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang
ditetapkan untuk itu.
Berikutnya pasal 42 menyatakan: Apabila pengadilan berpendapat
bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka
pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari
seorang.
Pasal 44 menyatakan: Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan
pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang
sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.
Apabila mereka
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi
pindana[27]
Kecuali apabila
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: Barang
siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 40, dihukum dengan
hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500; dan bagi Pegawai Pencatat yang
melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 44, dihukum dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500.
5.3 Perspektif Kompilasi Hukum Islam
Pada Pasal 56
dinyatakan:
(1) Suami yang
hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan
Agama.
(2) Pengajuan
permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara
sebagaimana
diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.
(3) Perkawinan
yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari
Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum
6. Dampak
Poligami
Dibolehkannya poligami tidak dapat
kita abaikan begitu saja, dengan menyimak hikmah yang terkandung dalam poligami,
hendaknya ada kemauan dari pihak pemerintah untuk memperhatikan masalah ini.
Diantara hikmah-hikmahnya adalah:
1.
Merupakan
karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia.
2.
Jalan yang
halal untuk memuaskan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, dan
tidak merasa puas dengan hanya seorang istri.
Al-Athar dalam bukunya Ta’addud
al-Zawaj mencatat 4 dampak negative poligami: (1) poligami dapat
menimbulkan kecemburuan diantara para istri. (2)menimbulkan rasa kekhawatiran
istri kalau-kalau suami tidak dapat bersikap bijaksana dan adil (3)Anak-anak
yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk saling cemburu
(4)Kekacauan dalam bidang ekonomi, bisa sajapada awalnya suami memiliki
kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami
kebangkrutan.
Masyarakat yang melarang poligami
mengalami hal-hal berikut: (1)Pelacuran tersebar dimana-mana (2)Banyaknya
anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas (3)Munculnya bermacam-macam penyakit
badan,kegoncangan mental dan gangguan-gangguan syaraf (4)merusak hubungan yang
sehat antara suami dan istrinya (5)meragukan sahnya keturunan sehingga suami
tidak yakin bahwa anak yang diasuh dan dididik adalah darah dagingnya sendiri.[28]
Penanggulangan sisi negative
pada praktek poligami adalah dengan dua perkara: pertama, mendidik generasi
dengan pendidikan agama dan akhlak yang kuat. Yang membuat pasangan suami-istri
menyadari kepentingan ikatan suami-istri yang suci dan memfokuskannya atas
landasan rasa sayang dan kasih; kedua, menghukum orang yang menzalimi istrinya
ataupun lalai dalam memenuhi berbagai haknya, atau mengabaikan pendidikan salah
satu anaknya.[29]
7. Perkawinan
Rasulullah
Perkawinan pertama Rasulullah dengan
seorang janda berumur 40 tahun, yaitu Siti Khadijah (Khadijah binti Khuwailid),
pernikahan tersebut berlangsung selama 25 tahun.
Sepeninggalan Khadijah Rasulullah
ditawari oleh Khaulah binti hakim untuk menikahi salah satu dari dua orang
wanita, satu perawan (Aisyah) dam satu lagi janda (Saudah), dan Rasulullah
menikahi Saudah (Saudah binti Zam'ah), seorang janda berbadan gemuk dan
memiliki banyak anak yang membutuhkan pelindung.
Perkawinan ketiga,dengan Aisyah
binti Abu Bakar. Pinangan Rasulullah atas Aisyah menyelamatkan Abu Bakar dari
dilema antara menikahkan putrinya dengan seorang kafir, atau mengingkari
janjinya kepada Mu’thim bin ‘Ady, ayah dari seorang pemuda kafir tersebut,yang
telah dijanjikan untuk menikahi putrinya.
Pada tahun ke tiga hijriah, putri
Umar bin Khattab, Hafsah binti Umar ditinggal mati oleh suaminya Khunais bin
Khudzafah setelah perang badar. Umar berusaha mencarikan suami bagi putrinya
yang masih berumur 18 tahun, agar terbebas dari kemurungan yang dideritanya.
Upaya selama 6 bulan lebih belum menghasilkan apa-apa, hingga pada masanya ia
menawarkan anaknya kepada abu bakar, namun abu bakar hanya diam. Utsman, namun
utsman belum berhasrat. Kejengkelan umar terhadap dua orang sahabatnya
disampaikan kepada rasulullah. Umar tidak pernah menyangka bahwa rasulullah
akan menikahi putrinya, hingga ia bersorak kegirangan.
Perkawinan kelima juga dengan
seorang janda yaitu Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah yang sebelumnya telah
menikah dengan At-Thufail bin Al-Harits bin Abdil Muthalib yang kemudian
menceraikannya, lantas dinikahi oleh Ubaidah bin Al-Harits yang kemudian
meninggal pada perang badar. Sepeninggalannya Rasulullah menikahi Zainab pada
tahun 4 H. Ia dikenal dengan sebutan ummul masakin karena kedekatannya
dan kasih sayangnya terhadap orang-orang miskin.
Pada tahun yang sama (4H) Rasulullah
mengawini seorang janda lain, yaitu Ummi Salmah Fyang nama aslinya Hindun binti
Umayyah bin al-Mughirah. Ketika Rasulullah meminangnya, ia menjawab bahwa ia
minder karena sudah berumur dan memiliki banyak anak.
Pada tahun ke-5 H, Rasulullah
menikahi Zainab binti Jakhsy, setelah diceraikan oleh Zaid bin Haritsah.
Pada tahun ke-6, terjadi peperangan
antara kaum muslim dengan kaum Yahudi bani Mushthaliq. Akibat peperangan ini,
mereka yang kalah menjadi tawanan dan budak bagi pemenang. Diantara yang
tertawan adalah Juwaihiriyyah binti al-Harits, seorang putri dari al-Harits bin
Abi Dlorror pemimpin Bani Mushthaliq. Juwaihiriyyah tidak rela dirinya menjadi
budak, maka ia berniat menebus dirinya. Karena tidak memiliki harta lagi, maka
ia menghadap rasulullahagar dibantu melunasi tebusan tersebut. Dengan
persetujuan Juwairiyyah, Rasulullah menikahinya.
Pada tahun ke-7 H, terjadi perang
khaibar. Pada saat penyerbuan ke benteng al-Qomush milik bani nadhir, pemimpin
benteng ini yaitu Kinanah bin Rabi’, suami Shofiyah binti Hay, terbunuh.
Seperti yang dilakukan terhadap bani Mushthaliq, maka rasulullah menikahi
Shofiyah.
Pada saat kedudukan kaum muslim di
madinah mulai menguat di jazirah arab, rasulullah mengirimkan utusan ke
habasyah untuk memanggil para emigrant muslim yang hijrah ke habasyah. Diantra
para emigrant itu terdapat Ummu Habibah (Ramlah binti Abu Sufyan) yang menjadi
janda karena ia tidak ingin berkumpul dengan suaminya yang murtad, yaitu
Abdullah bin Jahsy. Ummu Habibah tidak memiliki tempat kembali, tidak mungkin
ke keluarganya di Makkah sebab ia hijrah karena masuk islam, sedang di madinah
ia tidak tahu harus kemana. Beruntung Rasullah meminangnya.
Pada tahun ke-7 H, utusan
Rasullullah yang ke Iskandariah-mesir telah datang dengan membawa hadiah dua
orang budak dari mesir, Maria binti Syam’un dan Sirin. Yang pertama dinikahi
oleh Rasulullah dan yang kedua diberikan kepada Hassan bin Tsabit. Maria
al-Qibthiah yang menjadi budak di Iskandariah, kini menjadi istri pemimpin
tanah Hijaz.[30]
Pada akhir tahun ke-7H tepatnya pada
bulan Dzul-Qa’dah Maimunah yang dalam al-Quran disebutkan “dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya
kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya”
(al-Ahzab:50).
Penawaran itu dilakukan oleh Maimunah melalui saudaranya Ummul
Fadhl, kemudian Ummul Fadl menyerahkan masalah ini kepada suaminya, yaitu Abbas
bin Abdil Muthalib. Maka Abbas menikahkan Maimunah atas nama nabi.
Kesimpulan
Ketentuan poligami dalam syariat
adalah berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 3. Menurut madzhab
Ahli Sunnah, seorang lelaki tidak boleh menikah dengan lebih dari empat orang
istri dalam satu waktu, sedangkan madzhab az-Zhahiriyyah dan al-Imamiyyah
berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi Sembilan orang perempuan
Di Indonesia, masalah poligami
diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP)
No.9 tahun 1975. Bagi pegawai negeri sipil diatur melalui Peraturan Pemerintah
(PP) No.10 tahun 1983 kemudian di susul dengan Inpres No.1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam.
Kata yang tepat bagi seorang lelaki
yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah
poligini, bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang
dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang lelaki dengan lebih dari
seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini menurut
masyarakat umum adalah poligami.
Bagaimanapun poligami tetap akan
diperdebatkan. Sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat dan tidak perlu
menempatkannya sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan perempuan,
sehingga harus ditolak secara apriori. Yang jelas poligami merupakan syariat
agama islam yang keberadaannya jelas didalam al-quran, terlepas bagaimana ayat
tersebut diterapkan. Masalahnya dalam kondisi yang bagaimana dan oleh siapa
syariat poligami itu dapat dilaksanakan.
Jika seseorang memiliki kesanggupan
dan beristri lebih dari satu merupakan kebutuhan dirinya agar tetap memelihara
muru’ah dan juga dimotivasi untuk membantu, selama ia dapat berlaku adil, maka
ia boleh melakukan poligami. Sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat
yang pantas, maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari. Dengan
demikian, sebenarnya poligami merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional.
Adalah tidak tepat jika poligami di generalisir, seolah-olah poligami adalah
syariat yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang.
Pengadilan
Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari
seorang apabila :
a. isteri tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak
dapat melahirkan keturunan.
Tampak pada
pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan
beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebgaimana disebut
dalam pasal 4 UU Perkawinan
Jika
disederhanakan, pandangan normative al-Quran yang selanjutnya diadopsi
oleh ulama-ulama fikih, setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus
dimiliki oleh suami. Pertama, seorang suami yang akan berpoligami harus
memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan
bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus
memperlakukan semua istrinya dengan adil
Daftar
Pustaka
1. Kementrian Agam RI, Etika Berkeluarga,Bermasyarakat, dan Berpolitik
(Tafsir al-Quran Tematik). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran:2012
2. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta:PT Intermasa;1983
3. Dr.H.Aminur Nuruddin, dan Drs.Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata
Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana: 2004
4. Lia Amalia,M.Psi. Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur.
Ponorogo:STAIN Ponorogo Press.
5. Ustad Labib MZ, Pembelaan Ummat Muhammad terhadap para Orientalis
atau Sindiran Golongan Anti Islam yang Mempersoalkan Nabi Muhammad SAW.,
Beristri lebih dari Satu (Rahasia Poligami Rasulullah). Gresik: Bintang
Pelajar:1986
6. Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad
Al-Mahalliy,Tafsir Jalalain
7. Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu 9; Depok: Gema Insani:
2007
8. M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Ciputat:Lentera Hati: 2011.
9. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,
Jakarta:Rajagrafindo Persada: 2004
10. Slide Bina Sarana Informatika, untuk mata kuliah Character Building
untuk mahasiswa jurusan AMIK,ASM,ABA, dan AKOM
11. Supardi Mursalin, Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang
Perkawinan dan Hukum Islam. Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2007.
12. Zakiah Darajat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia. Jakarta,
Bulan Bintang: 1985
13. Cambridge Advanced Learner's Dictionary - 3rd Edition
14. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah
Lengkap. Jakarta,Rajagrafindo:2009
15. Abdurrahman I.Do’I, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah,
Jakarta,Rajawali Press: 2002
16. Kahiruddin Nasution, Riba dan
Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh. Yogyakarta:Pustaka
Pelajar:1996
17. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah. Jakarta: cakrawala publishing, 2011.
18. Yahya harahap, Hukum Perkawinan Nasional. Medan,Zahir Trading:1975
19. Zainuddin Ali,Hukum Perdata Islam di Indonesia; Jakarta: Sinar
Grafika: 2007
20. Hj.Irena Handono,at al.Islam Dihujat:Menjawab buku The Islamic
Invasion. Kudus;Bimarodheta:2004
[1]
Kementrian Agam RI, Etika Berkeluarga,Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir
al-Quran Tematik). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran:2012
[2]
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta:PT Intermasa;1983
[3]
Dr.H.Aminur Nuruddin, dan Drs.Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di
Indonesia. Jakarta:Kencana: 2004
[4]
Lia Amalia,M.Psi. Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur. Ponorogo:STAIN
Ponorogo Press.
[5]
Ustad Labib MZ, Pembelaan Ummat Muhammad terhadap para Orientalis atau Sindiran
Golongan Anti Islam yang Mempersoalkan Nabi Muhammad SAW., Beristri lebih dari
Satu (Rahasia Poligami Rasulullah). Gresik: Bintang Pelajar:1986
[6] Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Jalaluddin
Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy,Tafsir Jalalain
[7]
Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu 9; Depok: Gema Insani: 2007
[8] Ibid
[10]
M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Ciputat:Lentera Hati: 2011.
[11]
Ibid
[12]
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta:Rajagrafindo
Persada: 2004
[13]
Slide Bina
Sarana Informatika, untuk mata kuliah Character Building untuk mahasiswa
jurusan AMIK,ASM,ABA, dan AKOM
[14] http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami
[15]
Supardi Mursalin, Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan
Hukum Islam. Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2007.
[16]
Zakiah Darajat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia. Jakarta, Bulan Bintang:
1985
[18]
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.
Jakarta,Rajagrafindo:2009
[19]
Abdurrahman I.Do’I, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Jakarta,Rajawali
Press: 2002
[20]
Kahiruddin Nasution, Riba dan Poligami:
Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh. Yogyakarta:Pustaka Pelajar:1996
[21] Dr.H.Aminur
Nuruddin, dan Drs.Azhari Akmal Tarigan. Op Cit
[22]
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah. Jakarta: cakrawala publishing, 2011.
[23]
Abdurrahman I.Do’I, Op cit
[24]
Tihami dan Sohari Sahrani,Op Cit
[25]
Wahbah az-Zuhaili, Op Cit.
[26]
Yahya harahap, Hukum Perkawinan Nasional. Medan,Zahir Trading:1975
[27]
Zainuddin Ali,Hukum Perdata Islam di Indonesia; Jakarta: Sinar Grafika: 2007
[28]
Tihami dan Sohari Sahrani Op Cit
[29]
Wahbah az-Zuhaili; Op Cit
[30]
Hj.Irena Handono,at al.Islam Dihujat:Menjawab buku The Islamic Invasion.
Kudus;Bimarodheta:2004
